Home
Dokumen Hukum
PERATURAN BUPATI
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di KAbupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Veteran Republik Indonesia atau Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah